IDNEWSUPDATE.COM - Bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra, seperti banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tanah longsor, kerap menimbulkan sorotan publik terhadap peran negara dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
Kementerian Kehutanan (dan sektor kehutanan secara umum) sering kali menjadi pihak yang disorot karena memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan hutan, konservasi lingkungan, serta mitigasi bencana berbasis ekosistem. Ketika penanganan bencana dinilai lambat, tidak terkoordinasi, atau tidak transparan, kondisi tersebut berpotensi memicu krisis reputasi institusi.
Dari
sudut pandang manajemen reputasi, krisis ini tidak hanya menyangkut persoalan
teknis penanganan bencana, tetapi juga menyentuh aspek persepsi, kepercayaan
publik, dan legitimasi kelembagaan di mata para pemangku kepentingan.
Krisis
reputasi Kementerian Kehutanan dalam konteks penanganan bencana di Sumatra
dapat dipahami sebagai akumulasi dari beberapa faktor. Pertama, adanya persepsi
publik bahwa kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan
kawasan hutan berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan skala bencana.
Dalam kondisi ini, kementerian dipandang tidak optimal menjalankan fungsi
preventif.
Kedua,
komunikasi publik yang kurang responsif pada fase awal bencana sering memicu
spekulasi dan narasi negatif di media massa maupun media sosial. Ketidakhadiran
penjelasan resmi yang cepat dan komprehensif membuka ruang bagi opini publik
yang menyalahkan institusi.
Ketiga,
koordinasi lintas lembaga yang tidak terlihat secara jelas oleh publik juga
memperburuk citra. Meskipun secara internal terdapat mekanisme kerja sama
dengan BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait, kurangnya eksposur
komunikasi membuat publik menilai kementerian bekerja secara parsial dan tidak
terintegrasi.
Dalam
kerangka manajemen reputasi, krisis bencana merupakan ancaman serius karena
menyangkut kepentingan publik yang luas dan nilai kemanusiaan. Reputasi
kementerian tidak hanya diukur dari keberhasilan program jangka panjang, tetapi
juga dari kemampuan merespons situasi darurat secara cepat, empatik, dan
bertanggung jawab.
Kegagalan
dalam mengelola komunikasi krisis berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan
masyarakat, memperlemah dukungan politik, serta memengaruhi legitimasi
kebijakan kehutanan ke depan. Reputasi yang tergerus juga dapat berdampak pada
hubungan dengan mitra internasional, LSM lingkungan, dan komunitas lokal.
Dari
perspektif manajemen reputasi, penanganan krisis tidak cukup hanya berfokus
pada pemulihan fisik pascabencana, tetapi harus diiringi dengan strategi
komunikasi dan tata kelola reputasi yang terencana.
Pertama,
kementerian perlu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Penyampaian
informasi berbasis data terkait penyebab bencana, langkah penanganan, serta
evaluasi kebijakan kehutanan harus dilakukan secara terbuka dan konsisten.
Kedua,
pendekatan komunikasi empatik menjadi kunci. Dalam situasi bencana, publik
tidak hanya menuntut solusi teknis, tetapi juga kehadiran negara yang peduli
terhadap korban. Pernyataan resmi yang menunjukkan empati dan tanggung jawab
moral dapat meredam kemarahan publik.
Ketiga,
penguatan narasi jangka panjang tentang komitmen perbaikan tata kelola hutan
perlu dibangun. Reputasi yang pulih tidak hanya berasal dari respons krisis
sesaat, tetapi dari konsistensi kebijakan restorasi hutan, penegakan hukum
terhadap pelanggaran, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan
berkelanjutan.
Media
massa dan media digital memainkan peran strategis dalam membentuk reputasi
kementerian. Oleh karena itu, manajemen reputasi menuntut hubungan yang
proaktif dengan media melalui penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan
mudah dipahami. Selain itu, dialog dengan LSM, akademisi, dan komunitas
terdampak penting untuk membangun kembali kepercayaan dan menunjukkan
keterbukaan institusi.
Pelibatan
stakeholder ini mencerminkan bahwa kementerian tidak bekerja secara top-down,
melainkan mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam mitigasi dan penanganan
bencana.
Krisis
reputasi Kementerian Kehutanan dalam penanganan bencana di Sumatra menunjukkan
bahwa reputasi institusi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola
persepsi dan komunikasi di tengah situasi krisis. Dari sudut pandang manajemen
reputasi, bencana bukan hanya ujian kapasitas teknis, tetapi juga ujian
kredibilitas, empati, dan kepemimpinan.
 |
| Daniel Bahari Pasaribu |
Penulis menilai dengan strategi komunikasi krisis yang transparan, empatik, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, krisis reputasi dapat dikelola menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik serta memperbaiki tata kelola kehutanan di masa depan.
Penulis : Daniel Bahari Pasaribu, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina
Posting Komentar