IDNEWSUPDATE.COM - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional bagi banjir dan longsor di Sumatera yang telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian infrastruktur parah. Permintaan ini dilontarkan pada Rabu, 3 Desember 2025, menyusul laporan mengenai daerah-daerah yang terisolasi dan keterbatasan penanganan oleh pemerintah daerah.
KH Anwar Iskandar menjelaskan bahwa bencana yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah menghancurkan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, rumah penduduk, gedung sekolah, serta tempat ibadah. Ia menambahkan, banyak korban masih belum ditemukan dan bantuan belum merata, diperparah oleh keterbatasan sumber daya pemerintah daerah setempat.
Melihat kondisi yang mendesak, Ketua Umum MUI berharap pemerintah pusat segera meningkatkan status bencana di Sumatera menjadi Bencana Nasional. Hal ini krusial agar penanganan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan terkoordinasi. Bahkan, laporan menyebutkan bahwa beberapa daerah terdampak masih terisolasi dan tidak dapat diakses oleh tim relawan melalui jalur darat akibat kerusakan parah, sehingga memerlukan bantuan jalur udara.
Kiai Anwar menyadari bahwa penetapan status Bencana Nasional memerlukan kajian mendalam. Namun, ia optimis bahwa tim seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mampu memberikan masukan komprehensif kepada Presiden Prabowo.
"Termasuk masukan dari pemerintah daerah agar bisa memberikan laporan tentang sıtuasi di lapangan seobjektif mungkin agar Presiden tidak salah dalam mengambil keputusan. Bahkan laporan dari kawan-kawan MUI Sumatra juga membenarkan bahwa sıtuasi di lapangan benar-benar darurat,” ujar Kiai Anwar,
Seruan Solidaritas dan Data Korban Terkini
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi meringankan penderitaan korban bencana di Sumatera. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi penyaluran bantuan dengan petugas di lapangan guna mencegah penumpukan dan memastikan distribusi merata. "Koordinasi ini sangat penting agar ada pemerataan bantuan terhadap para korban. Terutama para korban yang berada di daerah-daerah yang terisolasi karena terputusnya akses jalan,” tegas Kiai Anwar.
Hingga Rabu pagi, 3 Desember 2025, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 753 orang. Selain itu, sebanyak 650 orang dilaporkan masih hilang di ketiga provinsi tersebut. Secara rinci, Aceh mencatat 218 korban meninggal dan 227 hilang, sementara Sumatera Utara melaporkan 301 meninggal dan 163 hilang.