Pernyataan ini muncul setelah Jonan menemui Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah sesi diskusi yang ia gambarkan murni sebagai tukar pandangan, tanpa adanya agenda penawaran jabatan. Meskipun demikian, kesiapan tersebut menunjukkan sikap profesionalisme dan rasa tanggung jawab moral sebagai seorang warga negara yang berpengalaman di panggung birokrasi dan korporasi.
Kepada awak media yang mencegatnya usai pertemuan, Jonan menjelaskan pandangannya perihal potensi kembali berkiprah di pemerintahan. "Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. ya tergantung yang ngasih tugas," ujarnya, mengindikasikan bahwa kapasitas dan kepercayaan dari pimpinan adalah faktor penentu utama.
Dia menegaskan bahwa obrolan santai yang berlangsung itu tidak mencakup pembahasan tentang penugasan atau tawaran jabatan apa pun dari Kepala Negara. "Enggak ada tawaran. Ini cuma diskusi," katanya, seraya menekankan sifat pertemuan yang konstruktif dan informatif.
Pertemuan antara Ignasius Jonan dan Presiden Prabowo Subianto difasilitasi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Diskusi tersebut dilaporkan mencakup berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan nasional hingga implementasi program-program kerakyatan yang menjadi prioritas pemerintahan baru. Hal ini menandakan bahwa pengalaman Jonan dalam tata kelola pemerintahan dan infrastruktur mungkin menjadi perhatian penting bagi tim transisi.
Rekam Jejak
Nama Ignasius Jonan tidak asing lagi di kancah pelayanan publik dan manajemen korporasi. Kariernya melambung tinggi saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari tahun 2009 hingga 2014. Di bawah kepemimpinannya, PT KAI mengalami revolusi besar-besaran, tidak hanya dalam perbaikan layanan publik tetapi juga efisiensi manajemen operasional.
Transformasi yang dilakukannya berhasil mengubah citra transportasi kereta api di Indonesia dari yang semula sering dipandang kurang memadai menjadi lebih modern, nyaman, dan terintegrasi. Ini termasuk peningkatan fasilitas stasiun, modernisasi armada, dan penertiban sistem tiket yang membuat perjalanan kereta api kembali menjadi pilihan utama masyarakat.
Keberhasilan luar biasa ini kemudian mengantarkannya ke panggung pemerintahan sebagai Menteri Perhubungan pada periode 2014-2016 di bawah kabinet Presiden Joko Widodo. Setelah itu, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari tahun 2016 hingga 2019, sebuah pos yang menuntut keahlian manajerial dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola sektor vital nasional.
Setelah tuntasnya masa baktinya di kementerian, Jonan kembali aktif di sektor swasta, menduduki posisi komisaris di berbagai perusahaan terkemuka. Pengalaman multidisiplinnya, baik di badan usaha milik negara, kementerian, maupun sektor swasta, menjadikannya figur yang kaya akan perspektif dan solusi praktis untuk berbagai tantangan pembangunan.
Meskipun pertemuan dengan Presiden Prabowo belum menghasilkan tawaran konkret, sinyal kesiapan yang dilontarkan Jonan menegaskan komitmennya untuk berbakti kepada negara dalam kapasitas apa pun, asalkan sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah cerminan dari prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, bukan didasari oleh ambisi jabatan, melainkan tanggung jawab moral seorang warga negara yang ingin melihat Indonesia maju.