IDNEWSUPDATE.COM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merencanakan pembangunan 40 jalan layang (flyover) sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah perlintasan sebidang. Inisiatif ini bertujuan utama untuk meningkatkan aspek keselamatan baik bagi pengguna kereta api maupun pengguna jalan raya.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengemukakan bahwa proyek ambisius ini memerlukan alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Selain itu, dibutuhkan pula dana belanja operasional (operational expenditure/opex) sebesar Rp700 miliar setiap tahunnya untuk menunjang keberlangsungan operasional.
Kesiapan KAI dalam menangani perlintasan sebidang semakin diperjelas dengan rencana pembangunan flyover di 40 titik strategis. Hal ini disampaikan Bobby Rasyidin dalam sebuah agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6).
"Kalau tidak salah ada 40 yang memang harus kita bikinkan flyover-nya. Nah, untuk JPL (jalur perlintasan langsung)-nya sendiri, kami sudah melakukan estimasi kebutuhan dari capex-nya itu sekitar Rp1,2 triliun. Kebutuhan dari opex-nya itu karena harus ada penjaga," kata Bobby.
Perluasan Keamanan Jalur Perlintasan
Direktur Utama KAI juga menyoroti kondisi perlintasan sebidang yang saat ini masih minim penjagaan di berbagai wilayah Indonesia. Data menunjukkan bahwa terdapat 172 jalur perlintasan sebidang dengan lebar jalan mencapai 2 meter yang telah ditutup. Sementara itu, sebanyak 1.683 jalur perlintasan dengan lebar lebih dari 2 meter akan menjadi prioritas utama dalam peningkatan aspek keselamatan.
Lebih lanjut, Bobby Rasyidin memaparkan bahwa sebanyak 40 titik jalur perlintasan langsung (JPL) akan difokuskan untuk pembangunan flyover. Sisanya, yakni 1.638 JPL, akan dilengkapi dengan perangkat pengaman seperti portal untuk meningkatkan keselamatan.
Untuk mendukung kelancaran operasional dan keselamatan, KAI menganggarkan Rp700 miliar per tahun untuk kebutuhan opex. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai sekitar 8.000 petugas penjaga perlintasan, serta berbagai kebutuhan operasional teknis lainnya. "Kami sudah hitung, dari 1.638 perlintasan kita akan butuh lebih dari 8.000 petugas jaga yang cost-nya itu sekitar Rp 700 miliar per tahun," terangnya.
Sumber : cnnindonesia.com
Posting Komentar