Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan dukungannya terhadap mekanisme transisi yang telah disepakati. Menurutnya, hal terpenting adalah kelancaran pelayanan bagi peserta dan kepastian pembiayaan untuk fasilitas kesehatan selama masa transisi ini berlangsung.
"Kami mendukung penuh penyusunan mekanisme transisi ini agar proses pemutakhiran data PBI JKN dapat berjalan tertib dan akuntabel. Prinsipnya, layanan kepada peserta tetap harus berjalan dan fasilitas kesehatan mendapatkan kepastian pembiayaan selama masa transisi berlangsung," ujar Prihati dalam keterangan persnya, Selasa (24/2/2026).
Pemerintah juga sedang merumuskan surat edaran atau keputusan bersama untuk mengatur masa transisi yang diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan peserta diberlakukan secara efektif. Kebijakan ini memberikan ruang untuk sosialisasi dan menjamin kepastian pembayaran klaim bagi fasilitas kesehatan yang melayani peserta.
Penataan Data untuk Bantuan Tepat Sasaran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemutakhiran data ini adalah bagian dari transformasi menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS, dan anggaran PBI tidak akan dikurangi. "Mekanisme ini yang sedang kita susun dalam beberapa minggu terakhir. Yang penting layanan terus jalan. Jangan ada masyarakat yang ditolak layanannya di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit," tegasnya.
Lebih dari 11 juta data peserta PBI akan diverifikasi ulang oleh petugas BPS, pendamping sosial, dan pemerintah daerah. Saifullah menambahkan, sekitar 106 ribu peserta dengan riwayat penyakit kronis telah diaktifkan kembali secara otomatis. "Hasilnya nanti akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan apakah penerima manfaat tersebut tetap menjadi penerima manfaat bantuan iuran jaminan kesehatan atau disarankan untuk menjadi peserta mandiri," katanya.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menjelaskan bahwa penonaktifan peserta PBI merupakan sebuah proses transisi dalam upaya penataan data agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. "Penonaktifan kepada penerima bantuan iuran adalah proses transisi dimana nanti kepada yang sudah mampu untuk siap-siap. Yang sudah mampu tidak berhak menerima PBI untuk siap-siap," terangnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa skema PBI dalam JKN didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat akan layanan kesehatan. "PBI JKN yang merupakan proses bisnis kesehatan itu ada karena demand bukan supply sehingga membutuhkan alur yang tepat dalam pemenuhan pelayanan," ujarnya. Oleh karena itu, alur administrasi dan pembiayaan perlu dirancang dengan cermat agar fasilitas kesehatan dapat terus memberikan pelayanan terbaik.
Sumber : CNBC Indonesia
Posting Komentar