BGN Beberkan Kebutuhan Investasi Dapur MBG Capai Rp6 Miliar

IDNEWSUPDATE.COM -  Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menguraikan estimasi biaya investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka yang diperlukan bagi calon mitra untuk membangun fasilitas ini berada di kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung pada berbagai faktor seperti harga tanah dan kesiapan infrastruktur pendukung di setiap daerah.

Investasi awal tersebut dialokasikan sebagai belanja modal atau capital expenditure (capex) yang mencakup seluruh biaya pembangunan fasilitas fisik serta pengadaan peralatan dapur yang memadai. Menurut penjelasan BGN melalui unggahan resminya, pemenuhan fasilitas sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku menjadi syarat utama bagi mitra untuk bisa memperoleh insentif operasional yang telah disiapkan.

Lebih lanjut, BGN merinci skema pendapatan yang akan diterima oleh mitra pengelola dapur. Insentif operasional yang diberikan adalah sebesar Rp6 juta per hari, yang jika diakumulasikan dalam setahun dengan 313 hari kerja, akan menghasilkan pendapatan kotor maksimal sekitar Rp1,878 miliar.

Dengan besaran investasi dan pendapatan tersebut, BGN memperkirakan titik impas atau break even point (BEP) baru akan tercapai oleh mitra setelah 2 hingga 2,5 tahun beroperasi. Ini berarti pada tahun pertama dan kedua, pendapatan yang diterima umumnya akan digunakan untuk menutupi biaya investasi awal serta penyusutan aset peralatan.

Rincian Skema Kemitraan dan Potensi Risiko

BGN menekankan bahwa insentif harian yang diterima mitra bukanlah merupakan keuntungan dari penjualan makanan. Pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas kesiapan fasilitas yang disediakan oleh mitra.

"Pembayaran Rp6 juta per hari bukan keuntungan per porsi makanan, melainkan pembayaran atas kesiapan fasilitas (availability payment): dapur, peralatan, tenaga kerja, utilitas, dan standar higienitas," jelas BGN dalam keterangannya.

Sejumlah risiko juga harus ditanggung oleh mitra yang bergabung dalam program ini. Beberapa di antaranya meliputi:

• Kontrak kerja sama yang hanya berlaku selama satu tahun dan dapat dievaluasi untuk perpanjangan atau penghentian.
• Seluruh biaya pemeliharaan, perbaikan gedung, dan peralatan menjadi tanggung jawab penuh mitra.
• Mitra wajib menanggung biaya renovasi atau relokasi jika fasilitas dinilai tidak memenuhi standar.

BGN menambahkan, model kemitraan ini dipilih untuk efisiensi anggaran negara. Pembangunan fasilitas oleh mitra dinilai dapat mempercepat penyediaan layanan tanpa membebani negara dengan biaya infrastruktur awal yang bisa mencapai puluhan triliun rupiah jika dibangun secara mandiri.