IDNEWSUPDATE.COM - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya untuk segera merumuskan skema penyelesaian terbaik terkait beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh yang mencapai Rp116 triliun. Perintah ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai langkah pemerintah mencari solusi komprehensif atas tantangan finansial proyek strategis tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di Jakarta pada Kamis malam, menjelaskan bahwa perintah Presiden Prabowo diberikan pada rapat terbatas (ratas) yang berlangsung di Istana Kepresidenan RI, Rabu malam.
Dalam ratas tersebut, jajaran menteri yang hadir termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, bersama Gubernur Bank Indonesia dan Sekretaris Kabinet.
"Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik," terang Prasetyo Hadi, menguraikan fokus utama yang diharapkan Presiden.
Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah finansial Whoosh, melainkan juga berkomitmen untuk memperbaiki sektor transportasi secara lebih luas. "Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki," sambungnya.
Strategi Menkeu dan Negosiasi Utang
Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh telah menjadi perhatian publik, terutama mengingat beban utang yang sangat besar. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang Whoosh. Menurutnya, utang proyek tersebut merupakan beban dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat, bukan beban negara secara keseluruhan.
Sementara itu, Direktur Utama Danantara yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang Whoosh masih terus berjalan. Tim negosiasi akan melanjutkan pembahasan dengan Pemerintah China dan perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
"Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka," kata Dony. Negosiasi ini diharapkan dapat menghasilkan kelonggaran dan skema pembayaran yang lebih baik bagi Indonesia.